Untuk mengatasi polemik terkait krisis air yang hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat Kota Tomohon, pemerintah daerah terus berupaya memberikan perhatian secara efektif lewat berbagai program seperti pembangunan infrastruktur konservasi air diantaranya SPAM.
Upaya-upaya ini bertujuan, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan memastikan keberlanjutan sumber daya air.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), adalah proses penyediaan air minum dari awal hingga distribusi ke masyarakat yang meliputi perencanaan, pengolahan, transmisi serta distribusi.
Jaringan perpipaan (JP) maupun SPAM, yakni mencakup semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyediakan air minum yang aman dan layak konsumsi.
Menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif, mendorong Pemkot Tomohon dalam kurun waktu 2021-2025 terus menggelontorkan dana guna membangun Sistem Penyediaan Air Minum dan jaringan perpipaan.
Berdasarkan data yang berhasil dirangkum, puluhan miliar rupiah telah dialokasikan guna menuntaskan persoalan air layak minum di Bumi Muung (Kota Tomohon).
Diketahui, Tahun 2024 anggaran yang dikucurkan melalui APBD untuk SPAM dan JP adalah sebagai berikut:
Peningkatan SPAM Kelurahan Lansot (Griya Bangun Tomohon Lestari 2) Rp.165.000.000
Peningkatan SPAM Kelurahan Uluindano (Perumahan KUD Uluindano) Rp.135.000.000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Rp.1.500.000.000
Pembangunan Instalasi Air di Kelurahan Pangolombian Rp. 500.000.000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Rp.500.000.000
Yang ditunjang pula oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2024 yaitu:
Peningkatan Air Baku Mahlimbukar Kota Tomohon Rp. 9.150.000.000
Pengadaan Pipa Jaringan Untuk Pekerjaan Pembangunan Air Baku Rurukan Rp. 791.770.910
Pengadaan Bak Reservoir FRP Untuk Pekerjaan Pembangunan Air Baku Rurukan Rp. 2.486.737.884
Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Makalisung Kota Tomohon Rp.14.256.100.000
Pengadaan Pompa Untuk Pekerjaan Pembangunan Air Baku Rurukan Rp.1.396.012.313
Pengadaan Tangki Air Panel FRP Untuk Pekerjaan Pembangunan Air Baku Rurukan Rp. 293.488.000
Pengadaan Pompa dan Panel Tenaga Surya serta Aksesoris untuk Pembangunan Jaringan Air Tanah dan Air Baku Kakaskasen II Kota Tomohon Rp.821.315.000
Bahkan di Tahun 2025 Dinas PUPR Kota Tomohon, akan kembali membangun SPAM Jaringan Perpipaan baru senilai Rp.4.652.900.000.
Kepala Dinas PUPR, Royke Tangkawarow ketika dikonfirmasi via WhatsApp pada Selasa, 3 Juni 2025 menyatakan, terkait pekerjaan 2024 dengan anggaran 1,5 miliar maupun 500 juta rupiah telah digunakan pada proyek Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kelurahan Uluindano.
“Itu sudah selesai. Tapi lebih jelasnya secara teknis, konfirmasi saja dengan Kabid,” ujarnya sembari mengarahkan agar hal ini dikonfirmasi langsung dengan Kabid Cipta Karya.
Kepala Bidang Cipta Karya, Yetty Saruan saat ditemui di ruang kerjanya, turut membenarkan klarifikasi yang disampaikan oleh atasannya tersebut.
“Anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 telah digunakan dalam Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Uluindano, dan untuk Rp.500.000.000 di pakai pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di wilayah perumahan Walian,” ungkap Kabid, Rabu (4/6/2025) seraya menyarankan pewarta mengkonfirmasi kembali dengan PPK.
Namun hingga berita ini ditayangkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimaksud seolah bungkam sewaktu dihubungi.
Kendati menurut Kadis PUPR maupun Kabid Cipta Karya yang menyatakan itu telah rampung, justru sesuai informasi di lokasi menyebutkan bahwa sejak dilaksanakan pekerjaan SPAM jaringan yang diputus belum dilakukan penyambungan kembali bahkan sarana belum dapat difungsikan.
Temuan BPK Terkait Pembangunan SPAM TA 2022 di Kota Tomohon
Tahun 2022 dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan, Pekerjaan Optimalisasi Jaringan SPAM Tomohon Timur senilai Rp 2.890.000.000
Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Utara Rp 10.735.800.000
Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Tengah nilai kontrak senilai
Rp 5.821.865.000
Pekerjaan Pembangunan lnstalasi Pengelolaan Air di Kelurahan Pangolombian Rp.3.996.820.000
Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa, terdapat kekurangan volume serta adanya empat paket pekerjaan yang dibangun dijaringan perpipaan
PDAM namun belum ada surat perjanjian atau perikatan lainnya.
Modus Korupsi Pada Pengerjaan Proyek Pemerintah
Pembangunan infrastruktur beranggaran besar akan rentan dikorupsi jika tidak disertai pengawasan yang ketat, hal ini berlaku juga dalam pembangunan SPAM beserta jaringannya.
Dari sejumlah kasus, potensi penyimpangan anggaran pada pembangunan sarana publik menjadi
lebih besar karena sektor tersebut cukup spesifik.
Modus korupsi yang paling umum adalah, penggelapan anggaran, mark up atau penggelembungan harga, penyalahgunaan anggaran, penyunatan dana, suap, pengerjaan yang tidak sesuai
RAB/Spesifikasi teknis ataupun adanya proyek fiktif.
Kasus-kasus itu sudah seringkali terjadi diberbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.
Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Menyikapi konteks ini, pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk membasmi para koruptor.
Penekanan tersebut tertuang dalam program Asta Cita, yakni pencegahan dan penindakan sebagai
dukungan kuat guna memberantas korupsi di negeri ini.
Peran Media Massa Dalam Upaya Pencegahan Hingga Pengungkapan Kasus Korupsi
Pemberitaan tentang dugaan korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai berbagai media massa, dan justru para terduga pelaku tindak pidana korupsi ini sebagian besar adalah para oknum pegawai atau pejabat pemerintahan yang diberikan amanah oleh negara untuk mengelola uang rakyat.
Masyarakat pun bertanya, jika menempati posisi strategis, tentulah sudah mendapatkan gaji, insentif yang mumpuni. Lantas, kenapa masih saja ada oknum yang korupsi?
Fenomena tersebut seyogyanya menjadi tantangan setiap lembaga pemerintahan mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah.
Meskipun seseorang memiliki nilai integritas yang tinggi tetapi jika budaya di lembaganya tidak mendukung untuk mencegah korupsi (Antikorupsi), pakta integritas yang merupakan pendorong
faktor internal dapat dikatakan bukan solusi utama dalam pencegahan perilaku korupsi.
Dengan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara serta menyampaikan informasi, yang faktual, media massa dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Keberadaan korupsi yang dilakukan oleh para oknum abdi negara bukan hanya mencoreng nama baik pemerintah tetapi juga menghantui setiap aspek kehidupan, termasuk keberagamaan.
Mereka yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru berbalik mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Jika uang puluhan miliar bahkan triliun rupiah untuk pembangunan sarana dan prasana dikorupsi, dalam hal ini tentu saja rakyat yang paling merasakan dampaknya.
Itulah sebabnya negara dengan angka korupsi yang besar, sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan.
Pemberantasan korupsi akan dapat terwujud, apabila lembaga penegak hukum serta komponen seluruh bangsa ini bersatu memeranginya.
APH Dapat Menindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Melalui Media Massa
Media dan jurnalisme investigatif, memainkan peran penting mengungkap dugaan korupsi.
Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dan bahkan disarankan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilaporkan melalui media massa.
Pemberitaan di media massa bisa menjadi salah satu sumber informasi guna membantu APH dalam melakukan penyelidikan secara transparan demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.
Pewarta: Handry Tuuk
Komentar