ANANG SUPRIATNA SH MH
Kapuspenkum Kejagung
JAKARTA (Suarakejaksaan.com) –
Tim 9 bentukan Kejaksaan Agung dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, mulai bekerja dengan memanggil empat saksi dan satu saksi ahli terkait kasus tersebut, Rabu (22/7/2026).
Namun, dua saksi utama yakni FA dan NH mangkir dari pemanggilan dengan alasan kesehatan.
Untuk itu, Tim 9 akan memanggil kembali FA dan NH ada Jumat (24/7).
Pemanggilan saksi oleh Tim 9 merupakan lanjutan dari penyerahan penanganan 3 perkara dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung.
“Pihak Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara tersebut sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan baru dengan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026,” papar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Anang Supriatna dalam penjelasan tertulisnya, Rabu (22/7).
Berdasarkan Surat Penyidikan yang baru tersebut, Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi yakni FA, DR, NH dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk dimintai keterangannya pada hari ini Rabu 22 Juli 2026.
Pada pemeriksaan hari ini, kata Anang, juga dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Komisi Kejaksaan, Tim Kortas Tipikor Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai wujud transparansi dan sinergitas Kejaksaan dalam penanganan perkara a quo.
Proses koordinasi antara Tim Penyidik (Tim 9) dengan Penyidik Polda Metro Jaya dan Tim Kortas Tipikor Polri terus berlangsung untuk mendukung dan mempercepat proses penanganan perkara.
Dijelaskan Anang, Kejaksaan Agung menunjuk 9 orang Jaksa, yang selanjutnya disebut Tim 9 untuk menangani perkara dengan maksud menghindari resistensi Tim Penyidik dengan tersangka.
Ini Profil Tim 9 1
Tim 9 bentukan Kejaksaan Agung terdiri dari 9 Jaksa pilihan. Mereka bukan nama baru di dunia penegakan hukum. Kesembilan jaksa ini memiliki rekam jejak panjang, mulai dari mantan jaksa KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi, hingga pakar pemulihan aset.
Berikut nama dan profil ringkas ke 9 Jaksa tersebut :
1. Agus Salim – Inspektur Keuangan II, eks Kajati Sulsel dan Sulteng, pernah bertugas di KPK.
2. Muhibuddin – Kajati Sumatera Utara, mantan Kajati Sumbar, eks Koordinator Pelacakan Aset dan Eksekusi KPK, serta pernah menjadi Atase Kejaksaan di KBRI Riyadh.
3. Chatarina Muliana Girsang – Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset, pernah menjabat di KPK, Kemendikbudristek, hingga menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset.
4. Riyono – Inspektur Keuangan I, mantan Kajati Gorontalo dan Bangka Belitung, serta pernah menjadi jaksa di KPK.
5. Agus Sahat – Sesjampidum, berpengalaman sebagai Kajati Jawa Timur, Kajati Kalimantan Tengah, dan Koordinator Jampidsus.
6. Irene Putrie – Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun, dikenal sebagai mantan jaksa KPK yang menangani perkara e-KTP dan memimpin tim pemburu DPO di luar negeri.
7. Rinaldi Umar – Wakajati Banten, mantan Kajari Gunungkidul dan Atase Hukum KBRI Riyadh.
8. Zet Tadung Allo – Direktur Penuntutan Jampidmil, mantan Kajati NTT dan Wakajati Sulawesi Selatan.
9. Hari Wibowo – Direktur A Jampidum, mantan Wakajati Jawa Timur.
Pembentukan Tim 9 Kejagung terkait pemeriksaan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jamidsus Febrie Adriansyah.
Ketiga perkara tersebut adalah kasus korupsi Asabri, PT Jiwasraya dan Batubara.
Kasus ini terungkap bermula dari lelang mencurigakan terkait barang bukti kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Aset yang dilelang adalah perusahaan tambang batubara, PT Gunung Bara Utama (GBU), milik terpidana Heru Hidayat.
Aset tambang PT GBU dinilai memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Namun, saat dilepas melalui mekanisme lelang oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, hanya terjual Rp 1,9 triliun.
Lelang saham PT GBU yang dimenangi oleh PT Indobara Utama Mandiri (IUM) pada pertengahan 2023 memicu kecurigaan adanya rekayasa.
Perusahaan itu diketahui baru didirikan sekitar 10 hari sebelum penjelasan lelang (aanwijzing) dilakukan.
Ada dugaan perusahaan tersebut sengaja dibentuk hanya sebagai wadah (cangkang) untuk menampung aset tersebut demi kepentingan pihak tertentu.
Nilai penawaran yang diajukan PT IUM sebesar Rp 1,945 triliun, kebetulan sama persis dengan harga limit yang ditetapkan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung.
Nilai ini dicurigai telah diturunkan secara drastis (mark down).
Berdasarkan hitungan nilai pasar wajar (fair market value) dari tambang PT GBU sebenarnya berkisar antara Rp 9 triliun hingga Rp 12 triliun, termasuk perhitungan cadangan batu bara yang melimpah (ratusan juta metrik ton), serta infrastruktur jalan angkut (hauling road) sepanjang 64 km dan pelabuhan (jetty) milik perusahaan.
Penjualan yang hanya Rp 1,9 triliun ini dinilai berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp 9 triliun. (*)
Awaluddin Awe
Komentar