Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik lima pejabat baru, termasuk pengganti Febrie Adriansyah, Jumat (24/7). Terlihat Jaksa Agung tengah memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru. (Foto : Dok Humas Kejagung)
JAKARTA (Suarakejaksaan.com) –
Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jumat (24/7/2026). Pada hari yang sama, Jaksa Agung melantik pengganti FA bersama empat pejabat baru lainnya.
Penetapan status tersangka Febrie Adriansyah dilakukan oleh Tim Sembilan yang ditunjuk Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menangani kasus Febrie Andriansyah.
Penetapan tim Sembilan ini sebagai bentuk independensi dan profesionalitas warga Adhiyaksa dalam menangani keterlibatan anggotanya dalam kasus pidana.
Tidak saja menetapkan status tersangka, Tim Sembilan juga langsung menahan FA selama 20 hari di rumah tahanan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang Jakarta Timur.
Penetapan tersangka sekaligus penahanan FA disampaikan secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Dr Rudi Margono SH MH selaku Koordinator Tim Sembilan dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 24 Juli 2026.
Jamwas menyampaikan bahwa penetapan dan penahahan Tersangka FA sejak 24 Juli 2026, diambil berdasarkan pertimbangan objektif, yakni bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
“Mengingat rekam jejak Tersangka FA yang sebelumnya pernah memimpin penanganan berbagai kasus perkara besar, langkah tersebut dipandang sangat rasional guna menjaga keamanan tersangka, menjamin akuntabilitas, serta mendukung kelancaran proses penyidikan ke depan,” ujar Jamwas.
Adapun modus operandi perkara secara umum berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kapasitas jabatannya, baik sebagai jaksa maupun pejabat struktural selama yang bersangkutan mengabdikan diri di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Namun demikian, Jamwas menegaskan belum dapat membeberkan rincian serta materi pembuktian perkara secara lebih detail kepada publik agar tidak menyulitkan dan mengganggu strategi penanganan perkara pada tahap penyidikan selanjutnya.
Dalam proses penanganan perkara ini, Jamwas menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas guna menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat.
Lantik Pejabat Baru
Pada hari yang sama penetapan tersangka dan penahanan FA, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga melantik pengganti Febrie Adriansyah bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat baru lainnya.
Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.
Pejabat Eselon I yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah :
Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Jaksa Agung
Dr. Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)
Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H, sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset
Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol rotasi dan penyegaran organisasi semata, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang institusi secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
“Di tengah dinamika yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Jaksa Agung.
Dalam kesempatan ini, ST Burhanuddin memberikan arahan khusus dan penekanan tugas kepada masing-masing pejabat yang baru dilantik.
Kepada Wakil Jaksa Agung (Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.) Jaksa Agung menekankan kedudukan strategis Wakil Jaksa Agung dalam mendampingi dan membantu mengendalikan roda kepemimpinan.
Wakil Jaksa Agung diminta aktif memperkuat fungsi pengawasan, membangun sinergi antara bidang teknis dan pendukung, serta mengendalikan penanganan perkara di Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus agar berjalan profesional, objektif, transparan, dan independen.
“Wakil Jaksa Agung juga diminta melakukan evaluasi berkala dan cegah penanganan perkara yang berlarut-larut guna mengembalikan marwah Kejaksaan yang berintegritas dan dipercaya publik.” ujar ST Burhanuddin.
Selanjutnya, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H, sebagai garda terdepan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Jampidum diminta melanjutkan program strategis dan merumuskan kebijakan yang memperkuat peran sentral Penuntut Umum sebagai dominus litis.
Sejalan dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, seluruh jajaran diminta memahami dan menerapkannya secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab.
Momen pembaruan hukum pidana harus dibuktikan dengan menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berintegritas, serta menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural.
Berikutnya, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Kuntadi, S.H., M.H, Jaksa Agung menegaskan bahwa pasca pengunduran diri pejabat sebelumnya tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi.
“Jampidsus diminta segera melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran “Gedung Bundar”, serta memastikan seluruh perkara korupsi ditangani secara independen, objektif, transparan, tanpa tebang pilih, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak manapun.” tegas Jaksa Agung.
Selain itu, Jampidsus juga diamanatkan sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk bertindak tegas melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Dalam kaitan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Penyidik Polri atas nama Tersangka DR dan FA yang diserahkan ke Kejaksaan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penanganannya tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
Berikutnya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, sebagai kawah candradimuka insan Adhyaksa, Badiklat memiliki peran strategis membentuk Jaksa yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bermoral dan berintegritas tinggi.
“Kabandiklat diminta melakukan modernisasi sistem diklat dengan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika hukum global, serta terus menanamkan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan doktrin een en ondeelbaar (Kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan).” Imbau Jaksa Agung.
Selanjutnya kepada Kepala Badan Pemulihan Aset Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H, Jaksa Agung mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus memberikan pemulihan nyata bagi negara dan korban.
“BPA dituntut membuktikan eksistensi, relevansi, dan efektivitas kinerjanya secara nyata melalui pengelolaan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset kerugian negara yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.” tegas Jaksa Agung.
Terakhir, kepada Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H, Jaksa Agung mengingatkan Staf Ahli diminta tidak bersikap pasif, melainkan aktif memberikan masukan, analisis risiko, pemetaan ancaman, dan rekomendasi konkret serta terukur kepada Pimpinan terkait perkembangan isu politik, keamanan nasional, dan tren penegakan hukum guna menjaga kepastian hukum dan stabilitas nasional.
Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung memberikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak menempatkan diri seolah-olah hidup di “menara gading”.
“Seorang pemimpin harus mau turun langsung ke bawah, hadir di tengah bawahan, mendengarkan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. “Sumpah jabatan yang diucapkan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat! Jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi,” tegas Jaksa Agung.
Acara pelantikan dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA., Ibu Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini beserta pengurus, Para Pejabat Eselon II, serta jajaran pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. (*)
Awaluddin Awe
Komentar