MAGELANG – Belasan warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Mungkid, Kamis 6 Agustus 2026 siang. Massa yang tergabung dalam aliansi “Wonogiri Bersatu” mendesak Kejari Mungkid segera menuntaskan proses hukum dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Wonogiri.
Aksi ini menjadi kelanjutan dari protes sebelumnya, di mana warga juga pernah menyegel Kantor Desa Wonogiri sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja kepala desa.
*Desak Kades Dinonaktifkan dan Proses Hukum Dipercepat*
Koordinator aksi, Purnoto, dalam orasinya menyebut warga sudah tidak bisa lagi menunggu. Ia menuding kepala desa telah meresahkan masyarakat karena diduga menyalahgunakan dana desa.
“Kami meminta oknum Kades segera dinonaktifkan. Perbuatannya sudah meresahkan masyarakat. Apalagi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magelang, sudah terbukti ada penyalahgunaan dana desa kurang lebih Rp522.835.439,” tegas Purnoto di hadapan massa.
Massa mendesak Kejari Mungkid segera menuntaskan penyidikan dugaan penyalahgunaan dana desa Wonogiri periode 2022-2024 senilai Rp522.835.439 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magelang.
*”Kembalikan Uang Bukan Berarti Bebas Hukum”*
Ketua koordinator aksi dalam orasinya mengutip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada wacana pengembalian uang lalu kasus selesai, itu keliru,” tegasnya.
“Ia merinci 3 poin penting terkait aspek hukum pengembalian dana korupsi:
1. *Proses Pidana Tetap Jalan*
Penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan atau Kepolisian tidak otomatis dihentikan meskipun uang hasil korupsi telah dikembalikan secara utuh.
2. *Faktor Meringankan Vonis*
Pengembalian dana hanya dapat menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk meringankan hukuman. Bentuknya bisa berupa pengurangan masa pidana penjara atau denda.
3. *Pengecualian Administrasi APIP*
Penyelesaian secara administratif hanya berlaku jika temuan penyimpangan baru ada di tahap audit internal APIP atau Inspektorat dan dana langsung dikembalikan dalam batas waktu tertentu, biasanya 60 hari kerja. Jika sudah masuk proses hukum di Kejaksaan, maka penyelesaiannya harus melalui proses pidana.
“Karena kasus ini sudah ditangani Kejari dan sudah ada pemeriksaan 17 saksi, maka harus tuntas sampai ke pengadilan. Jangan berhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Senada, Wakil Koordinator aksi, Khamid, menyayangkan lambannya proses penanganan kasus tersebut. Menurutnya, keterlambatan justru berdampak pada memanasnya suasana di desa.
“Kami mencari keadilan dan kepastian hukum atas kasus penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2022-2024. Kami sudah audiensi ke kecamatan, kasus ini juga sudah ditangani Inspektorat, tapi belum ada jawaban yang memuaskan,” ujar Khamid.
Ia berharap Kejaksaan Negeri Mungkid dapat segera mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun itu.
*Kejari Mungkid: Perkara Masih Jalan, 17 Saksi Sudah Diperiksa*
Menanggapi aksi tersebut, Kejaksaan Negeri Mungkid memastikan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi dana Desa Wonogiri masih terus berjalan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Robin Abdi Ketaren, S.H., M.Hum., melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Mungkid, Vidi Pradinata, S.H., M.H., mengatakan pihaknya mengapresiasi kepedulian masyarakat.
“Saat ini kami masih menangani dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonogiri. Kami menyambut baik dukungan dari masyarakat,” kata Vidi.
Vidi merinci, dalam proses penyelidikan, Kejari Mungkid bersama Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Magelang telah melakukan investigasi lapangan untuk menghitung kerugian negara.
“Selanjutnya kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan wilayah yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap penanganan kasus ini,” pungkasnya
*Latar Belakang Kasus*
Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Magelang, dugaan kerugian negara dalam pengelolaan dana desa Wonogiri periode 2022-2024 ditaksir mencapai Rp522.835.439. Temuan tersebut menjadi dasar warga untuk terus mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Wonogiri belum dapat dimintai konfirmasi terkait tuduhan tersebut.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Massa membubarkan diri setelah perwakilan diterima dan surat pernyataan sikap diserahkan ke Kejari Mungkid.
Kasus dugaan korupsi dana desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Jawa Tengah menjadi salah satu atensi publik di Kabupaten Magelang. Warga berharap proses hukum dapat memberikan efek jera dan kepastian agar tata kelola dana desa ke depan lebih transparan dan akuntabel.
Warga berharap ada kepastian hukum dalam waktu dekat agar situasi di Desa Wonogiri kembali kondusif. (Tri)
Komentar